DPRD Kalteng Dukung Sekolah Gratis, Tekankan Kolaborasi dan Kualitas Pendidikan
PALANGKA RAYA, BORNEO7.COM – Wacana penerapan sekolah gratis di Kalimantan Tengah mendapat dukungan dari DPRD Kalteng. Namun, di balik dukungan tersebut, terdapat sejumlah catatan penting yang dinilai harus menjadi perhatian agar program tersebut tidak berhenti sebatas kebijakan populis, melainkan mampu berjalan berkelanjutan dan tetap menjaga mutu pendidikan.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, menegaskan bahwa keberhasilan program sekolah gratis tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Pendidikan ini urusan semua pihak. Artinya, pihak-pihak yang memiliki kelebihan bisa memberikan subsidi silang kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah,” kata Sugiyarto, Selasa (27/1/2026).
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan III tersebut, skema subsidi silang dapat menjadi salah satu solusi untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi dan sarana pendukung pendidikan.
Ia mencontohkan sejumlah daerah seperti Kabupaten Lamandau, Kotawaringin Timur, dan Sukamara yang masih memerlukan perhatian serius agar kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Di sisi lain, Sugiyarto mengingatkan bahwa program sekolah gratis tidak boleh mengabaikan aspek kualitas pendidikan. Sebab, tujuan utama pendidikan bukan hanya membuka akses seluas-luasnya, tetapi juga memastikan peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.
Untuk itu, ia menyoroti empat persoalan yang dinilai menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Mulai dari peningkatan kompetensi guru, khususnya di wilayah pedalaman, pemerataan akses teknologi pendidikan, perbaikan infrastruktur sekolah, hingga pemanfaatan teknologi pembelajaran yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.
Menurutnya, tantangan tersebut harus diselesaikan secara bertahap dan berkesinambungan agar kebijakan sekolah gratis benar-benar memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Kalimantan Tengah.
Terkait kekhawatiran adanya tren penurunan APBD yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan program, Sugiyarto menilai kondisi tersebut tidak perlu menjadi hambatan utama. Ia meyakini komitmen dan semangat gotong royong seluruh pemangku kepentingan akan menjadi faktor penentu keberhasilan program.
“Sepanjang semua stakeholder memiliki semangat yang sama, penurunan APBD tidak akan terlalu berpengaruh besar terhadap jalannya program sekolah gratis,” tegasnya.
Dukungan DPRD terhadap kebijakan sekolah gratis menunjukkan adanya kesamaan visi antara legislatif dan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Meski demikian, tantangan terbesar tetap berada pada tahap implementasi di lapangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. (Nor)
