Daya Beli Masyarakat Kalteng Menurun, Ketua Komisi II DPRD Minta Pemerintah Segera Bertindak
PALANGKA RAYA, BORNEO7.COM – Pelemahan nilai tukar rupiah dinilai mulai memberikan dampak nyata terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Kalimantan Tengah. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah menurunnya daya beli warga akibat lonjakan harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan.
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, mengatakan kekhawatiran terhadap melemahnya daya beli masyarakat bukan sekadar prediksi, melainkan kondisi yang telah terjadi di lapangan.
“Kekhawatiran soal daya beli ini sangat ada dan ini riil terjadi di tengah masyarakat kita saat ini,” ujar Siti Nafsiah, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, tekanan ekonomi muncul karena terjadi ketimpangan antara kenaikan harga berbagai kebutuhan dengan pendapatan masyarakat yang cenderung stagnan atau hanya meningkat dalam jumlah yang sangat kecil. Kondisi tersebut membuat kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin menurun.
Ia menjelaskan, nilai uang yang dimiliki masyarakat saat ini tidak lagi memiliki daya beli yang sama seperti sebelumnya. Dengan nominal yang sama, masyarakat hanya mampu membeli barang dalam jumlah yang lebih sedikit karena harga berbagai kebutuhan terus mengalami kenaikan.
“Akibatnya, uang dengan jumlah nominal yang sama saat ini hanya bisa digunakan untuk membeli barang yang jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya,” jelasnya.
Siti Nafsiah mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menganggap persoalan tersebut sebagai kondisi biasa. Menurutnya, diperlukan langkah-langkah konkret melalui kebijakan dan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga serta melindungi daya beli masyarakat.
Ia menilai, apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa penanganan yang tepat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga akan memengaruhi perputaran ekonomi daerah secara keseluruhan.
“Kondisi seperti ini, kalau berlanjut terus masyarakat menengah ke bawah akan makin sulit memenuhi kebutuhan dasarnya. Tingkat kesejahteraan mereka akan menurun drastis, dan imbasnya, perputaran ekonomi di daerah pedesaan akan makin melambat,” pungkasnya. (RD).
