Antrean BBM Tak Kunjung Usai, DPRD Kalteng Desak Pertamina Tambah Pasokan dan Evaluasi Distribusi
PALANGKA RAYA, BORNEO7.COM – Krisis pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Palangka Raya belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Hingga Jumat (8/5/2026), antrean panjang kendaraan masih terlihat di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), memaksa masyarakat mengantre sejak dini hari demi mendapatkan Pertalite maupun Pertamax.
Pantauan di lapangan menunjukkan antrean kendaraan mengular hingga memadati badan jalan di sejumlah titik, seperti Jalan Yos Sudarso, Jalan Tjilik Riwut, dan Jalan G. Obos. Bahkan, sebagian warga telah datang sejak pukul 04.00 WIB, meski SPBU baru mulai beroperasi sekitar pukul 08.00 hingga 10.00 WIB.
Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada kelancaran arus lalu lintas. Ruas jalan di sekitar SPBU dipenuhi kendaraan yang mengantre sehingga memicu kemacetan, terutama pada jam sibuk saat masyarakat berangkat bekerja maupun mengantar anak ke sekolah.
Dampak paling besar dirasakan para pengemudi ojek online, kurir, dan pekerja lapangan yang bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah. Waktu produktif mereka terbuang hanya untuk mengantre BBM.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, S.Ag menyatakan keprihatinannya atas antrean panjang yang terjadi hampir di seluruh SPBU di Kota Palangka Raya. “Kami sangat prihatin melihat kondisi masyarakat yang harus mengantre panjang hanya untuk mendapatkan BBM. Ini tentu mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, terutama mereka yang menggantungkan pekerjaan di jalan,” ucapnya.
Politikus Partai Demokrat itu juga menyatakan dukungannya terhadap aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan masyarakat maupun mahasiswa sebagai bentuk kepedulian atas persoalan yang terjadi. “Kami mendukung aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa ataupun pengemudi ojek online yang merasa terganggu akibat sulitnya mendapatkan Pertalite dan Pertamax,” katanya.
Menurut Junaidi, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi memicu gejolak sosial sekaligus menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, ia mendesak Pertamina segera mengambil langkah konkret dengan menambah pasokan BBM, khususnya Pertalite dan Pertamax, agar antrean panjang dapat segera terurai.
“Ini menjadi hal yang urgen. Pertamina perlu segera menambah pasokan BBM untuk membantu mengurai antrean panjang di SPBU,” tegasnya.
Ia juga menduga persoalan bukan semata-mata pada ketersediaan stok di tingkat Pertamina, melainkan kemungkinan adanya kendala dalam distribusi ke SPBU.
“Mungkin stok di Pertamina cukup, tetapi distribusi ke SPBU yang perlu dievaluasi. Persoalan ini nantinya akan kami bahas dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kalteng dan akan dijadwalkan secepatnya,” pungkasnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kalimantan Tengah berencana memanggil pihak Pertamina, Hiswana Migas, serta Dinas Perdagangan Kalteng dalam rapat dengar pendapat pekan depan. Rapat tersebut diharapkan mampu mengungkap penyebab pasti kelangkaan BBM sekaligus menghasilkan solusi agar distribusi kembali normal dan aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu. (RD).
