Anggota DPRD Kalteng Purdiono Dorong Hilirisasi SDA, Kurangi Dana Transfer Pusat
PALANGKA RAYA, BORNEO7.COM – Potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah di Kalimantan Tengah dinilai harus dikelola melalui program hilirisasi agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah. Strategi tersebut diyakini menjadi langkah penting dalam memperkuat struktur ekonomi sekaligus meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap pembangunan.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, mengatakan hingga saat ini perekonomian daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan yang harus dijawab melalui penguatan sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah dari potensi daerah.
“Ketergantungan daerah terhadap dana transfer masih cukup besar. Karena itu, kita perlu mendorong sektor-sektor yang mampu menciptakan nilai tambah dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi daerah,” ujar Purdiono, Jumat (5/6/2026).
Ia menjelaskan, hilirisasi merupakan strategi yang efektif karena mampu mengubah komoditas mentah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi. Dengan berkembangnya industri pengolahan di daerah, manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat maupun pemerintah daerah juga akan semakin besar.
Menurutnya, pembangunan industri berbasis hilirisasi tidak hanya berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga mampu menarik investasi, membuka lapangan kerja baru, serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara lebih luas.
“Kalau hilirisasi berjalan, akan tumbuh pusat-pusat industri baru. Dampaknya bukan hanya terhadap PAD, tetapi juga menciptakan peluang kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” katanya.
Purdiono berharap kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan Tengah dapat menjadi fondasi utama dalam pengembangan industri di masa mendatang. Dengan dukungan regulasi yang berpihak serta masuknya investasi, hilirisasi diyakini mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Kalimantan Tengah. (RD).
