Efektivitaskan Pelayanan Publik, Disperkimtan Kota Palangka Raya Perkenalkan Program SWARI
Keterangan Foto: Kepala Disperkimtan Kota Palangka Raya, Sumarsono.
PALANGKA RAYA, BORNEO7.COM – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) memperkenalkan inovasi baru dalam pengelolaan data perumahan dan sanitasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Sistem yang berbasis cloud ini dinamakan Sharing With All Recommendation And Information (SWARI).
Kepala Disperkimtan Kota Palangka Raya, Sumarsono mengatakan, sistem ini mengintegrasikan data dan kegiatan terkait Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM), dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) di Kota Palangka Raya.
“Sistem ini dibuat sebagai solusi terhadap tantangan dalam penanganan RTLH yang kerap kali tidak terhubung dengan layanan sanitasi perumahan di wilayah-wilayah kumuh dan pemukiman padat. Melalui SWARI, data-data mengenai RTLH, SPAM, dan SPAL kini dapat diakses dan diolah secara kolaboratif oleh Disperkimtan, Dinas PUPR, dan Bappedalitbang Kota Palangka Raya,” jelas Sumarsono saat diwawancara awak media, Jumat (15/11/2024) di Palangka Raya
Sistem ini lanjut Sumarsono, memfasilitasi penentuan lokasi bantuan yang lebih tepat sasaran, sehingga setiap penerima manfaat RTLH juga mendapatkan akses sanitasi layak di lingkungannya.
“Sistem SWARI yang dirancang ini sebagai respons terhadap temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah yang mengidentifikasi ketidakefektifan pelaksanaan kegiatan RTLH dan sanitasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa program RTLH seringkali terpisah dari penyediaan air bersih (SPAM) dan pengelolaan limbah (SPAL), yang akhirnya berdampak pada efisiensi dan hasil dari bantuan perumahan,” sambungnya.
Sumarsono menambahkan bahwa Implementasi SWARI ini melibatkan penggunaan formulir data bersama dan sistem koordinasi berbasis cloud yang memudahkan input data lapangan serta sinkronisasi informasi.
“Seluruh data disimpan dalam satu platform digital, sehingga perangkat daerah (PD) teknis terkait dapat mengaksesnya secara real-time, melakukan verifikasi, dan merancang intervensi yang lebih akurat. Mekanisme ini tidak hanya meminimalkan kesalahan dalam penyaluran bantuan, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat oleh pemerintah daerah,” ucap Sumarsono.
Sumarsono berharap, pengelolaan data yang terintegrasi dalam SWARI ini akan mengoptimalkan program pengentasan RTLH dan sanitasi. Selain memberikan dampak langsung bagi masyarakat penerima bantuan, sistem ini juga diharapkan mengurangi temuan audit BPKP di masa mendatang dengan meningkatkan efisiensi lintas PD.
“Ke depannya, akan ditambahkan fungsi monitoring dan evaluasi secara berkala di dalam SWARI untuk mengukur efektivitas program. Selain itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga akan terus dilakukan guna memastikan setiap PD mampu mengoperasikan sistem ini dengan baik. Komitmen penganggaran pada tahun 2025 juga telah disiapkan untuk mendukung keberlanjutan sistem ini, yang diharapkan menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan di Palangka Raya,” pungkasnya. (HK).
