Efisiensi Birokrasi, DPRD Kalteng Minta Dinas Ketahanan Pangan Dievaluasi
PALANGKA RAYA, BORNEO7.COM – Wacana penataan dan penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menjadi perhatian DPRD Kalteng. Bahkan, muncul usulan agar Dinas Ketahanan Pangan dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai sudah tidak lagi efektif menjalankan fungsinya.
Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan. Menurutnya, keberadaan Dinas Ketahanan Pangan saat ini cenderung mengalami tumpang tindih kewenangan dengan sejumlah OPD teknis yang telah lebih dulu menjalankan program-program ketahanan pangan.
“Saya pernah bingung terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan. Fungsi dia lebih banyak diambil dari dinas lain. Anggarannya juga dibatasi dan sangat terbatas, sementara tupoksinya lebih banyak koordinasi dan sebenarnya sudah bisa dilakukan oleh dinas teknis,” ujar Bambang, Jumat (19/06/2026).
Ia juga menilai, diberbagai sektor seperti pertanian, peternakan, dan perikanan selama ini telah memiliki program masing-masing yang secara langsung mendukung ketahanan pangan daerah. Karena itu, menurutnya, tugas Dinas Ketahanan Pangan sudah dapat diakomodasi oleh OPD teknis tanpa harus mempertahankan organisasi tersendiri. “Kalau menurut saya mengenai efektivitas dinas-dinas, ada Dinas Ketahanan Pangan yang menurut saya perlu juga menjadi perhatian,” katanya.
Bambang bahkan berpandangan Dinas Ketahanan Pangan tidak perlu digabungkan dengan OPD lain, melainkan cukup ditiadakan karena fungsi utamanya telah dijalankan oleh dinas-dinas teknis.
“Kan sudah punya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Jadi menurut saya tidak perlu digabung, dihilangkan saja. Karena setiap dinas teknis punya program meningkatkan ketahanan pangan, misalnya di bidang perikanan dan pertanian. Sebenarnya saling berkaitan,” tegasnya.
Selain persoalan tumpang tindih kewenangan, Bambang juga menyoroti minimnya anggaran serta terbatasnya kewenangan yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat OPD tersebut sulit menghadirkan program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Itu yang menjadi catatan kita. Selama ini kasihan juga mereka, program-programnya malah tidak ada. Lebih banyak kegiatan rutin, gaji pegawai dan segala macam saja,” tutupnya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari masukan DPRD Kalteng terhadap rencana penataan kelembagaan di lingkungan Pemprov Kalteng agar struktur birokrasi lebih efektif, efisien, serta mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan. (RD).
