Raih Skor 92,9 Penilaian KPK, Palangka Raya Jadi Kota Percontohan Ber-AKSI

PALANGKA RAYA, BORNEO7.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya meraih skor 92,9 dalam penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026.

Penilaian tersebut berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rabu (18/11/2026), sebagai bagian dari evaluasi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengapresiasi seluruh perangkat daerah dan pihak terkait yang telah berkontribusi dalam proses penilaian tersebut. Menurutnya, capaian skor 92,9 merupakan hasil kerja bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendorong upaya pencegahan korupsi.

“Kami memandang kehadiran Tim Penilai bukan semata sebagai evaluasi, tetapi kesempatan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memperoleh masukan serta rekomendasi,” ujar Fairid.

Ia menegaskan, hasil penilaian tersebut harus menjadi pemacu bagi jajaran Pemkot Palangka Raya untuk terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Pencegahan korupsi, kata dia, tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan komitmen, konsistensi, dan keteladanan seluruh aparatur.

Fairid menekankan, upaya membangun pemerintahan yang berintegritas tidak cukup hanya dengan memenuhi berbagai dokumen administrasi. Nilai-nilai antikorupsi harus benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas, pengambilan kebijakan, pengelolaan anggaran hingga pemberian pelayanan kepada masyarakat.

“Komitmen antikorupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Jangan sampai upaya pencegahan korupsi hanya menjadi slogan, tetapi harus tercermin dalam kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, Pemkot Palangka Raya terus mendorong peningkatan integritas aparatur sipil negara (ASN), transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa, serta penguatan mekanisme pengaduan masyarakat.

Fairid juga meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan tim penilai. Menurutnya, skor 92,9 merupakan capaian yang patut diapresiasi, tetapi tidak boleh menjadi alasan bagi jajaran pemerintah daerah untuk berpuas diri.

“Capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan. Kita tidak boleh berhenti pada angka yang diperoleh, tetapi harus memastikan tata kelola pemerintahan semakin baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, Fairid mengajak masyarakat turut mengambil bagian dalam membangun budaya antikorupsi. Pengawasan publik dinilai penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan.

“Saya mengajak masyarakat ikut membangun budaya antikorupsi. Integritas bukan sekadar komitmen yang diucapkan, tetapi harus menjadi karakter yang diwujudkan dalam setiap tindakan,” pungkasnya. (RD).
​

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button