Diduga Korupsi Dana Desa Ratusan Juta, Kepala Desa Tusuk Belawan di Tahan Kejari Seruyan

SERUYAN, BORNEO7.COM – Kejaksaan Negeri Seruyan menahan Kepala Desa Tusuk Belawan berinisial YM dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2022 dan 2023. Penahanan dilakukan selama 20 hari di Lapas Kelas IIA Palangka Raya untuk kepentingan proses hukum.

Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan, Denny Iswanto melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Seruyan, Rahmad Ramadhan Nasution, membenarkan penahanan tersebut,la menyampaikan langkah hukum itu merupakan bagian dari proses penyidikan terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Desa Tusuk Belawan.

“Kami telah melakukan penahanan terhadap tersangka YM untuk 20 hari ke depan di Lapas Kelas IIA Palangka Raya,” ujar Rahmad di Kuala Pembuang. Rabu (18/11/2026)

Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tusuk Belawan selama dua tahun, dengan total anggaran mencapai Rp3.486,190,000.

Rinciannya. APBDes tahun 2022 sebesar Rp1.492.079.000 dan tahun 2023 sebesar Rp1.994.111.000. Angganan tersebut bersumber da Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), serta bagi hasil pajak

Berdasarkan hasil penyidikan dan audit Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan, ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan, terutama dalam pelaksanaan pembangunan fisik serta pengadaan barang dan jasa.

Rahmad mengungkapkan, bahwa penyimpangan diduga terjadi dalam proses pelaksahaan maupun pertanggungjawaban keuangan desa.

Proses pengadaan barang dan jasa disebut tidak dilaksanakanĀ  secara transparan dan akuntabel. Selain itu, kegiatan tersebut tidak melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (TPTPKD) serta tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.

Penyidik juga menemukan ketidaksesuaian antara permintaan pembayaran yang telah dicairkan dengan realisasi pekerjaan di lapangan. Perubahan APBDes pun diduga dilakukan tanpa didahului musyawarah desa maupun musyawarah desa khusus sebagaimana mestinya

Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Mark Up (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan mencatat kerugian keuangan negara sebesar Rp875.077.766.56.

Nilai kerugian tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan yang tidak lengkap serta dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan sejumlah kegiatan selama dua tahun apparan.

Saat ini, penyidik Kejari Seruyan masih mendalami perkara tersebut guna melengkapi berkas penyidikan. Penanganan kasus ini diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa sekaligus memastikan pertanggungjawaban hukum sesuai
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus ini menjadi perhatian serius mengingat anggaran desa yang seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru diduga menimbulkan kerugian keuangan negara. (BUPI).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button