Pemprov Kalteng dan Insan Pers Perkuat Sinergi, Fokus pada Transparansi dan Kesejahteraan Masyarakat
PALANGKA RAYA, BORNEO7.COM – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran kembali menegaskan arah kebijakannya: membuka ruang seluas-luasnya bagi transparansi informasi sekaligus memperkuat kolaborasi dengan insan pers sebagai pilar penting pembangunan daerah.
Pesan itu disampaikan dalam forum Pertemuan Bersama Insan Pers yang digelar di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat (17/4/2026).
Forum yang dihadiri jajaran kepala perangkat daerah ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang dialog strategis antara pemerintah dan jurnalis dari berbagai platform media di Kalteng.
Dalam suasana terbuka, pertemuan rutin ini menjadi indikator upaya Pemprov Kalteng menjaga komunikasi yang sehat dan konstruktif dengan media massa. Pemerintah tampak menyadari, arus informasi yang kredibel menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap jalannya pembangunan.
“Pers memiliki peran vital, bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintahan,” tegas Agustiar Sabran.
Ia menekankan, komitmen keterbukaan informasi bukan sekadar jargon, melainkan bagian dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Menurutnya, publik berhak mendapatkan informasi yang objektif, akurat, dan berimbang, terutama terkait program-program pembangunan daerah.
Lebih jauh, Gubernur menggarisbawahi bahwa percepatan pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan media, menjadi faktor penentu.
“Pers adalah mitra strategis pemerintah. Sinergi ini harus terus dijaga demi mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin maju dan sejahtera,” ujarnya.
Namun, forum tersebut juga menjadi cermin dinamika di lapangan. Dalam sesi dialog, sejumlah jurnalis mengangkat isu krusial yang berkembang di masyarakat, salah satunya maraknya aktivitas tambang liar serta tuntutan percepatan legalitas wilayah pertambangan rakyat.
Aspirasi yang disampaikan cukup tegas: masyarakat menginginkan kepastian hukum agar aktivitas pertambangan rakyat tidak terus berada di wilayah abu-abu yang rawan konflik dan pelanggaran.
Menanggapi hal itu, Gubernur menyatakan pemerintah tidak menutup mata. Ia memastikan berbagai persoalan strategis, mulai dari pertambangan rakyat hingga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi, menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Terima kasih atas kritik dan masukan dari rekan-rekan media. Semua ini menjadi bahan evaluasi kami dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat,” katanya.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memperkuat daya tahan ekonomi daerah di tengah tantangan yang terus berkembang.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, memaparkan sejumlah program prioritas, termasuk implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera. Program ini diharapkan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Validasi data penerima menjadi kunci agar program ini tidak meleset dari tujuan,” ujarnya.
Di sisi lain, Plt Sekretaris Daerah Kalteng Leane Aden mengingatkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dan pers.
Menurutnya, kemitraan yang solid akan menjadi fondasi kuat dalam mengawal keberhasilan pembangunan. “Kami berharap sinergi ini terus terjaga dan semakin kuat ke depan,” pungkasnya. (Nor).
