GAMKI Kalimantan Tengah Gelar Konferda ke-V Tahun 2025 di Hotel Bahalap
PALANGKA RAYA, BORNEO7.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kalimantan Tengah menggelar Konferensi Daerah (Konferda) ke-V Tahun 2025, Selasa (12/8/2025) pagi di Hotel Bahalap Palangka Raya. Mengusung Tema “Pulihkan Negeri Kami” dan Subtema “Mewujudkan Kepemimpinan Pemuda Kristen yang Transformative”.
Kegiatan ini dihadiri unsur pimpinan DPP GAMKI, Forkopimda Kalteng, Organisasi Kepemudaan (OKP) provinsi, perwakilan DPC GAMKI dari 14 kabupaten/kota, serta jajaran pengurus DPD GAMKI Kalteng.
Sekretaris Majelis Pertimbangan Organisasi DPP GAMKI, Heppy Leunard Lelapary menegaskan bahwa kehadirannya kali ini lebih pada peran mediasi atas polemik yang terjadi di tubuh GAMKI Kalteng sejak Rakernas di Solo. Ia menyesalkan munculnya dualisme kepengurusan di daerah ini.
“GAMKI Kalteng tidak boleh ada dualisme. Konferda ke-V ini dilaksanakan oleh kepengurusan periode sebelumnya sebagai bentuk tanggung jawab. Forum resmi penyelesaian masalah ada di konferda ini,” jelasnya.
Heppy membantah anggapan bahwa pelaksanaan konferda kali ini merupakan bentuk pembangkangan terhadap kepemimpinan yang ada. Menurutnya, ini adalah interupsi yang sah karena adanya proses yang dianggap melanggar AD/ART, terhadap pelantikan pengurus baru oleh DPP.
“GAMKI bukan organisasi politik, bukan pula ormas masyarakat yang menyelesaikan masalah dengan cara baku hantam atau cara politik praktis. Semua persoalan harus kembali pada cara-cara pelayanan Gereja,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan dua jalur yang dapat ditempuh untuk membuktikan dugaan rekayasa pada konferda sebelumnya, yakni melalui forum Kongres di Makassar atau gugatan hukum terhadap keputusan DPP.
“Ini bukan hanya perjuangan pengurus periode lalu, tapi seluruh kader GAMKI Kalteng untuk mendapatkan pengakuan, kebenaran, dan keadilan,” ujarnya.
Heppy menilai, dualisme yang terjadi berakar dari ego segelintir pihak yang ingin menguasai struktur organisasi GAMKI Kalteng dan mempengaruhi kebijakan DPP. Ia memastikan Majelis Pertimbangan Organisasi DPP akan berkoordinasi dengan pengurus pusat guna meninjau kembali kondisi DPD GAMKI Kalteng.
“Tidak ada masalah organisasi yang tidak bisa diselesaikan. Semua tergantung niat baik dan semangat pelayanan,” pungkasnya. (Iwan).
