DPRD Kalteng Rumuskan RAPBD 2026, Prioritaskan Pelayanan Dasar Jadi Fokus Utama
PALANGKA RAYA, BORNEO7.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi memulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026. Pembahasan difokuskan pada keseimbangan fiskal daerah serta pemenuhan program pembangunan prioritas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, menegaskan bahwa efektivitas belanja publik menjadi isu utama dalam perumusan anggaran tahun depan. Setiap kebijakan anggaran, kata dia, harus terukur, transparan, dan berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Setiap rupiah dalam APBD harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu kami menekankan efisiensi, efektivitas, dan pengawasan ketat agar anggaran tepat sasaran,” tegas Arton saat rapat pembahasan awal RAPBD 2026 di Gedung DPRD Kalteng, Palangka Raya, Senin (13/10/2025).
Menurutnya, alokasi anggaran mesti diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, karena kebutuhan masyarakat terus berkembang seiring dinamika sosial-ekonomi daerah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng H.Edy Pratowo menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan struktur dana transfer dari pemerintah pusat. Penyelarasan tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan dan menghindari potensi defisit.
“Pemerintah provinsi menyesuaikan program prioritas dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Fokus kami tetap pada efisiensi anggaran untuk program yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” terang Edy.
Ia menambahkan bahwa belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar akan tetap dikawal sebagai program utama. Pemerintah provinsi juga memperkuat koordinasi lintas instansi agar setiap program strategis berjalan efektif serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Rangkaian pembahasan RAPBD 2026 diharapkan mampu menghasilkan postur anggaran yang seimbang, realistis, dan berorientasi pada hasil, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Tengah.
