DPRD Kalteng Dorong Penguatan Fiskal, Efisiensi Anggaran Harus Tepat Sasaran
PALANGKA RAYA, BORNEO7.COM — DPRD Kalimantan Tengah mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng memperkuat strategi pengelolaan keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang masih menjadi tantangan. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja dinilai menjadi kunci agar pembangunan serta pelayanan publik tetap berjalan.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan keterbatasan anggaran harus disikapi dengan kebijakan yang terukur dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah, kata dia, perlu memastikan program yang memiliki dampak langsung tetap menjadi prioritas.
Menurut Purdiono, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Linae Victoria Aden memiliki posisi strategis dalam mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam menyelaraskan perencanaan program dengan kemampuan keuangan daerah.
“Sekda memiliki peran penting dalam memastikan seluruh OPD bergerak secara terkoordinasi, sehingga persoalan keuangan daerah perlu dihadapi dengan langkah yang konkret dan terukur,” ujar Purdiono, Kamis (23/7/2026).
Ia menilai penguatan fiskal tidak cukup hanya dilakukan melalui penghematan belanja. Pemerintah juga perlu menggali dan mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan daerah yang masih dapat dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Potensi pendapatan daerah harus dipetakan dan dikelola secara optimal. Ini penting untuk memperkuat kapasitas fiskal sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih besar dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat,” katanya.
Pada sisi belanja, Purdiono meminta Pemprov Kalteng mengevaluasi seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan. Setiap alokasi anggaran harus memiliki indikator manfaat yang jelas dan diarahkan pada sektor yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, efisiensi anggaran tidak identik dengan memangkas seluruh belanja pemerintah. Efisiensi harus dimaknai sebagai upaya memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan hasil dan manfaat maksimal.
“Yang paling penting adalah bagaimana anggaran yang terbatas dapat digunakan secara tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Purdiono juga menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi antar-OPD. Kesamaan pemahaman mengenai prioritas pembangunan dan kondisi fiskal daerah dinilai dapat mencegah munculnya program yang tumpang tindih maupun penggunaan anggaran yang kurang efektif.
“Koordinasi antar-OPD harus diperkuat. Jangan sampai ada program yang berjalan sendiri-sendiri atau bahkan memiliki sasaran yang sama, sementara di sisi lain masih ada kebutuhan masyarakat yang belum tertangani,” katanya.
Ia berharap Sekda bersama jajaran Pemprov Kalteng mampu mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal daerah. Menurutnya, peningkatan pendapatan dan pengendalian belanja harus dilakukan secara bersamaan agar kondisi keuangan daerah tetap sehat tanpa mengorbankan pelayanan publik.
DPRD Kalteng, lanjut Purdiono, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan kebijakan anggaran tetap transparan, efektif, tepat sasaran, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai keterbatasan fiskal kemudian berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik atau terhambatnya pembangunan yang sudah direncanakan,” pungkasnya. (RD).
