DPRD Gumas: Program 100 Hari Kerja Harus Dirancang dengan Nyata
KUALA KURUN, BORNEO7.COM-Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas, berpendapat soal program 100 hari kerja pemerintah daerah setempat harus dirancang dengan perencanaan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Masyarakat kita saat ini membutuhkan program berkelanjutan nyata. Namun bukan menurunkan program pembangunan yang sudah ada,” ujar anggota DPRD Gumas Rayaniatie Djangkan saat di konfirmasi melalui ponselnya, Jumat (20/6/2025).
Dia menambahkan, program prioritas 100 hari kerja dapat diarahkan pada penguatan daya saing berbasis pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan sinergi dengan industri kreatif ekonomi lokal.
Selain itu, kata dia, OPD harus berperan dalam mengakselerasi program secara terukur dan akuntabel. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta adalah kunci mencapai pembangunan secara merata dan inklusif.
Pentingnya para kepala OPD dan pemangku kepentingan lainnya untuk turut memberikan masukan pelaksanaan program 100 hari kerja yang riil dan merespon terhadap kondisi di lapangan, tambah Rayanitie.
Dia mengakui bahwa Infrastruktur perbaikan jalan dan jembatan dan bedah rumah adalah program pembangunan nyata, tentu ini yang seharusnya menjadi fokus utama dalam 100 hari kerja. Jika BPJS dan beasiswa pendidikan adalah program nasional yang sudah ada.
Program nasional ini, kata Raya, sudah berjalan sejak dulu dan tidak bisa diklaim sebagai pencapaian 100 hari kerja, tentu pemda setempat lebih cermat merancang program yang nyata atas keinginan masyarakat kedepannya.
“Saya berharap pemda setempat tetap menjaga komitmen, transparansi dan menjadikan masyarakat sebagai pusat dari setiap kebijakan pembangunan dengan menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan,” demikian Rayaniatie Djangkan.(Sul)
