APBD 2026 Turun Drastis, DPRD Ingatkan Efisiensi Anggaran Jangan Abaikan Program Prioritas
PALANGKA RAYA, BORNEO7.COM — Penurunan signifikan pada nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 menjadi sinyal kuat perlunya langkah penghematan dan penataan ulang kebijakan fiskal. Dari sebelumnya sekitar Rp10 triliun, APBD Kalteng diproyeksikan hanya berkisar Rp7 triliun akibat berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, menegaskan bahwa kondisi ini menuntut kebijakan efisiensi tanpa mengorbankan pelayanan dasar bagi masyarakat.
“Efisiensi anggaran menjadi keharusan agar program prioritas tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan fiskal,” tegas Ansyari saat ditemui usai Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Selasa (14/10/2025).
Ansyari menekankan bahwa DPRD konsisten menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai titik utama keberlanjutan pembangunan daerah. Dua sektor tersebut dinilai tidak boleh terpengaruh oleh tekanan anggaran, mengingat dampaknya langsung pada masyarakat.
Selain itu, kata Ansari, DPRD juga mendorong pemerintah daerah memperkuat sektor penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi kemandirian fiskal Kalteng untuk mengurangi ketergantungan terhadap pusat pada tahun-tahun berikutnya.
Dalam waktu dekat, DPRD bersama Badan Anggaran akan melakukan penyisiran menyeluruh terhadap pos belanja daerah guna memastikan penghematan tepat sasaran.
“Potensi efisiensi dapat dilakukan dari pos perjalanan dinas dan berbagai kegiatan yang dinilai tidak esensial. Anggaran harus dialihkan ke sektor yang punya dampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Dengan penyesuaian ini, Ansyari mengakui bahwa sejumlah proyek fisik akan terdampak. Namun, DPRD disebut berkomitmen memastikan pembangunan tetap berjalan melalui skala prioritas yang terukur dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Agenda pembahasan Rancangan APBD 2026 akan digelar secara intensif dalam beberapa pekan ke depan. DPRD menargetkan seluruh proses dapat rampung sebelum akhir November.
“Kita ingin setiap kebijakan anggaran benar-benar tepat sasaran, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat Kalteng,” pungkasnya.
