Banggar DPRD Kalteng bersama TAPD Gelar Rapat Anggaran, Bahas Belanja Pemerintah Daerah

PALANGKA RAYA, BORNEO7.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah perangkat daerah mulai mencermati struktur belanja daerah dalam pembahasan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng.
Pembahasan berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalteng, Senin (10/8/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong.

Pencermatan belanja menjadi kelanjutan dari pembahasan pendapatan daerah yang sebelumnya telah dilakukan secara mendalam. Kali ini, legislatif memusatkan perhatian pada sejumlah pos belanja untuk memastikan pengalokasian anggaran memiliki dasar yang jelas serta sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Arton menekankan pentingnya ketelitian dalam membedah setiap komponen belanja. Menurutnya, pembahasan tidak sebatas melihat besaran anggaran, tetapi juga memastikan kesesuaian antara perencanaan, kebutuhan dan pelaksanaan program pemerintah daerah.

“Sejumlah komponen menjadi perhatian Banggar, terutama belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi serta pos belanja lainnya. DPRD juga meminta TAPD menyiapkan data pendukung yang diperlukan agar pembahasan dapat dilakukan secara objektif dan terukur,” tegas Arton.

Lanjutnya, Data mengenai jumlah pegawai serta rincian belanja barang dan jasa menjadi bagian yang perlu diperjelas dalam pembahasan. Langkah tersebut dinilai penting untuk melihat sejauh mana struktur belanja telah disusun secara proporsional dan mendukung pencapaian program pembangunan. “Setelah penyampaian pandangan Banggar, TAPD bersama perangkat daerah terkait memberikan penjelasan atas berbagai pertanyaan dan masukan yang disampaikan anggota DPRD,” tandasnya.

Dari pembahasan itu, Kata Arton, legislatif mendapatkan sejumlah penjelasan mengenai pos-pos anggaran yang menjadi perhatian, termasuk hal-hal prinsip terkait pelaksanaan belanja pemerintah daerah.

Namun, pembahasan belum berakhir. Banggar masih memberikan ruang untuk pendalaman terhadap sejumlah poin yang dinilai membutuhkan data tambahan maupun klarifikasi dari TAPD.

Arton meminta anggota Banggar mencatat setiap persoalan yang masih membutuhkan penjelasan untuk kemudian dibahas kembali bersama pemerintah daerah. Waktu pembahasan yang masih tersedia diharapkan dimanfaatkan secara optimal agar seluruh komponen anggaran dapat dicermati secara menyeluruh.

“Kepala perangkat daerah diharapkan tetap mengikuti rangkaian pembahasan lanjutan bersama DPRD, termasuk agenda rapat yang berlangsung hingga malam hari. Kehadiran langsung perangkat daerah dinilai penting agar setiap pertanyaan dan kebutuhan klarifikasi dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, Pembahasan antara Banggar DPRD dan TAPD tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan penyusunan anggaran daerah berlangsung transparan, cermat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pembahasan yang lebih mendalam, DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalteng berupaya memastikan belanja daerah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar diarahkan untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (RD).​