Status Tanggap Darurat Karhutla Berakhir, Pemko Palangka Raya Gelar Rapat Masa Transisi Pemulihan
PALANGKA RAYA, BORNEO7.COM – Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan masa tanggap darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) berakhir pada 7 November 2026. Selanjutnya, mulai 8 November 2026, penanganan memasuki masa transisi pemulihan pascabencana.
Keputusan tersebut disepakati dalam rapat evaluasi penanganan Karhutla sekaligus koordinasi Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) yang digelar di Aula Kantor BPBD Kota Palangka Raya, Jumat (6/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, dengan melibatkan BMKG, BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, unsur Forkopimda, serta sejumlah instansi terkait.
Penetapan masa transisi dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi Karhutla, antara lain penurunan titik panas, intensitas curah hujan, serta hasil pemaparan dan masukan dari instansi teknis.
Achmad Zaini mengatakan, seluruh pihak yang hadir dalam rapat menyepakati berakhirnya status tanggap darurat pada 7 November dan dilanjutkan dengan masa transisi pemulihan mulai 8 November.
Memasuki fase tersebut, BPBD Kota Palangka Raya diminta segera menyusun Jitupasna sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Pengkajian itu diperlukan untuk memetakan dampak Karhutla secara menyeluruh, termasuk kerusakan infrastruktur yang membutuhkan rehabilitasi dan perbaikan agar kembali berfungsi.
Pemerintah Kota Palangka Raya juga masih melakukan pendataan dan penghitungan terhadap kerusakan maupun kerugian akibat Karhutla. Data tersebut nantinya disinkronkan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sehingga diperoleh data yang akurat dan menjadi satu acuan dalam penanganan pascabencana.
Zaini menegaskan, masa transisi bukan berarti seluruh aktivitas penanganan Karhutla dihentikan. BPBD Kota Palangka Raya bersama para relawan tetap melakukan pendinginan dan pembasahan di sejumlah lahan yang masih ditemukan titik api.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya kembali kebakaran serta memastikan kondisi wilayah benar-benar aman selama proses pemulihan pascakarhutla berlangsung. (RD).
