Sinergi Pemda dan UPTPPD Kunci Optimalisasi Opsen, DPRD Gumas Ingatkan Pentingnya Kolaborasi
GUNUNG MAS, BORNEO7.COM – Optimalisasi pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dinilai tak bisa hanya bertumpu pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah (UPTPPD). Sinergi kuat bersama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menjadi kunci utama agar penerimaan dari opsen benar-benar maksimal.
Hal itu ditegaskan Anggota DPRD Gumas, Rayaniatie Djangkan sekaligus mengapresiasi kinerja UPTPPD Kuala Kurun yang hingga Juli 2025 berhasil mencatatkan penerimaan lebih dari Rp11 miliar dari sektor opsen PKB dan BBNKB.
“Optimalisasi pendapatan dari opsen ini tidak bisa hanya mengandalkan UPTPPD, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari Pemkab Gumas. Dari sisi pelayanan, saya menilai sudah berada di jalur yang benar,” tegas Rayaniatie, Senin (7/7/2025).
Menurutnya, pengelolaan opsen yang maksimal akan berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas belanja publik, hingga pemerataan pembangunan.
“Opsen bukan hanya memperkuat kemampuan fiskal, tetapi juga mempercepat aliran penerimaan yang sebelumnya hanya bersifat bagi hasil,” jelasnya.
Lebih jauh, Sekretaris Komisi I DPRD Gumas itu menyoroti potensi pajak lain yang bisa dikenai opsen, seperti Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak perlu dilakukan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus tumbuh.
“Kami mendorong Pemkab Gumas memperluas cakupan pajak daerah. Kolaborasi lintas sektor dan penerapan digitalisasi sistem pajak menjadi kunci keberlanjutan kebijakan opsen,” pungkas legislator dari Dapil I tersebut. (Sul)
