Rapat Paripuna RAPBD 2026 Berlangsung Dinamis, Gubernur Agustiar Sabran Pastikan Efisiensi Anggaran Tanpa Kurangi Hak Publik
PALANGKA RAYA, BORNEO7.COM — Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat kembali ditegaskan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kalteng dengan agenda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, di Ruang Rapat Utama DPRD Kalteng, Senin (13/10/2025).
Rapat paripurna tersebut dihadiri seluruh unsur pimpinan serta anggota legislatif. Tujuh fraksi DPRD Kalteng menyatakan menerima serta menyetujui Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut pada tahap berikutnya.
Namun, persetujuan itu dibarengi dengan sejumlah catatan strategis, saran kritis, hingga pertanyaan yang ditujukan kepada pemerintah daerah terkait orientasi kebijakan dan prioritas penggunaan anggaran tahun depan.
Gubernur Agustiar Sabran dalam sambutannya memberi penegasan penting: efisiensi anggaran bukan berarti pemangkasan hak rakyat. Ia menyebut pemerintah daerah akan tetap menjaga keberpihakan pada masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat dari program-program sosial.
“Kita akan terus mengupayakan pengelolaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran, tetapi tidak boleh ada masyarakat yang dirugikan. Program seperti Kartu Huma Betang adalah wujud komitmen kita untuk hadir bagi rakyat,” tegas Agustiar Sabran.
Program Kartu Huma Betang, yang akan mulai berjalan pada 2026, disebut sebagai salah satu agenda prioritas untuk memastikan kesejahteraan sosial masyarakat Kalteng dapat dirasakan merata hingga ke wilayah pelosok.
Pembahasan RAPBD 2026 kini bergerak ke tahap lanjutan, di mana rancangan tersebut akan dibedah secara rinci oleh Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah sebelum ditetapkan sebagai APBD definitif.
Rapat paripurna ini menjadi indikator bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif masih berada pada jalur positif demi percepatan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat Kalteng.
