Pemkab Murung Raya Ikuti Rakor Nasional Pengendalian Inflasi dan Program Tiga Juta Rumah
MURUNG RAYA, BORNEO7.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hal itu ditunjukkan dengan keikutsertaan Bupati Murung Raya Heriyus melalui Asisten III Setda Kabupaten Mura, Andri Raya, bersama sejumlah pejabat terkait dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual pada Selasa (4/11/2025).
Rakor rutin yang digelar setiap awal pekan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan diikuti dari ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya, kompleks Kantor Bupati Mura.
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas nasional yang harus ditangani secara kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah.
“Daerah diminta terus memantau perkembangan harga bahan pokok, memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta mengoptimalkan kerja sama antar daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi,” tegasnya.
Tito juga menyoroti sejumlah komoditas yang masih menjadi penyumbang utama inflasi, di antaranya beras, cabai merah, bawang merah, dan telur ayam ras. Pemerintah daerah, lanjutnya, diimbau untuk menggelar operasi pasar, memfasilitasi transportasi pangan, dan menyerap hasil produksi lokal agar harga kebutuhan pokok tetap stabil.
Pemerintah pusat sendiri menargetkan inflasi nasional dapat ditekan di bawah 3 persen year-on-year hingga akhir 2025.
Selain fokus pada pengendalian inflasi, Rakor juga membahas evaluasi dukungan daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah, hasil kerja sama antara Kemendagri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Program prioritas nasional ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekaligus mengurangi backlog perumahan di Indonesia pada periode 2025–2029.
Dalam paparannya, Kemendagri mendorong setiap daerah untuk mempercepat proses perizinan pembangunan rumah, menyediakan lahan strategis, serta memberikan kemudahan administrasi bagi pengembang.
“Program ini tidak hanya soal hunian, tetapi juga berpotensi besar menggerakkan ekonomi lokal—dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat, hingga sektor industri bahan bangunan,” ungkap salah satu pejabat Kemendagri dalam sesi virtual.
Kemendagri juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian PUPR agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran. Daerah yang telah siap dari sisi lahan dan pembiayaan akan menjadi prioritas dalam tahap awal realisasi program tiga juta rumah tersebut.
Dengan langkah strategis tersebut, pemerintah berharap pengendalian inflasi dan pembangunan perumahan rakyat dapat berjalan beriringan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.(RDK).
