GAPKI Kalteng Gelar Forum Diskusi Prospek Perkebunan Pasca UUCK
Keterangan Foto: Kegiatan forum diskusi dengan tema "Prospek Perkebunan Sawit Pasca Udang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang diselenggarakan oleh GAPKI Kalteng, Senin (05/02/2024) pagi.
PALANGKA RAYA, BORNEO7.COM – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Tengah menggelar forum diskusi dengan tema “Prospek Perkebunan Sawit Pasca Undang undang Cipta Kerja (UUCK)” Acara dilaksanakan di Swiss-Bell Hotel Danum Jalan Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya, Senin (05/02/2024) pagi.
Turut hadir dalam diskusi tersebut, Sekjen GAPKI Pusat, M. Hadi Sugeng, Direktur Eksekutif GAPKI Pusat. Moekti Sarjono (moderator), Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran, Kapolda Kalteng Irjen Pol Djoko Poerwanto, Danrem 102/Pjg Brigjen TNI Iwan Rosandriyanto, Kajati Kalteng diwakili Asintel Kajati Komaidi SH., MH, , Ketua GAPKI Kalteng, Syaiful Panigoro, Narasumber dari Dr. Sadino SH,. MH, Plt. Kadisbun Provinsi Kalteng, Kepala DPMPTSP Provinsi Kalteng dan Anggota GAPKI Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Sekjen GAPKI Pusat M. Hadi Sugeng menyampaikan bahwa, industri kelapa sawit merupakan industri yang sangat strategis penyumbang devisa terbesar di luar sektor tambang, penyerap tenaga kerja dan sebagai penggerak ekonomi daerah.
“Pada Tahun 2022 penerimaan devisa dari sawit mencapai 39 miliar dolar atau sekitar Rp600 triliun, dan angka ini adalah yang tertinggi sepanjang perusahaan kelapa sawit memberi kontribusi kepada negara, dan tahun 2023 ekspor produksi sawit diperkirakan mencapai 33,12 juta ton dengan nilai ekspor 30,7 miliar dolar atau sekitar 476 triliun,” paparnya
Lanjut Hadi, Luas perkebunan kelapa sawit nasional mencapai 16,38 juta hektar, sekitar 41 persen atau 6,7 juta hektar dikelola dan dimiliki oleh petani, sedangkan sisanya seluas 9,68 juta dikelola oleh BUMN dan PBSN, mampu menyerap tenaga kerja yang sangat banyak secara total 16,2 juta tenaga kerja.
“Peran industri kelapa sawit sangat dirasakan, dalam menggerakkan perekonomian nasional termasuk perekonomian di Kalimantan Tengah. Untuk itu peningkatan industri kelapa sawit perlu dipikirkan dan terus didorong untuk pengembangan industri hilirnya” ucap Hadi.
Ia berharap melalui forum diskusi ini dapat menghasilkan solusi dan rekomendasi yang konkret untuk memajukan sektor perkebunan kelapa sawit khususnya di Kalimantan Tengah dan secara nasional pada umumnya.
Sementara itu, Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran, dalam dalam sambutannya menyampaikan, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada GAPKI Kalteng, atas terselenggara forum diskusi terkait perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Tengah.
“Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah 153.568 km2 atau 15 juta hektar lebih, terdiri dari 13 Kabupaten dan 1 (satu) kota, merupakan provinsi terluas di Indonesia. Berdasarkan data Ditjen Perkebunan luas perkebunan sawit di Kalteng tahun 2022 adalah 1,9 juta hektar yang terdiri dari perkebunan rakyat seluas 330 ribu hektar dan selebihnya 1,5 juta dikelola oleh Perusahaan Swasta Nasional, dan Perkebunan Sawit Kalteng terluas ketiga secara nasional setelah Riau dan Kalimantan Barat,” terangnya.
Pembangunan daerah, ucap Gubernur, membutuhkan kehadiran para pengusaha, dengan investasi yang dilakukan oleh para pengusaha bersama-sama pemerintah, dapat membuka lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, membangun SDM, membangun infrastruktur dan lain-lain.
“Pemprov Kalteng optimis dan mengapresiasi adanya iklim investasi sawit yang baik, dan mendorong agar hasil produksinya berdampak kepada masyarakat sekitar seperti, penanganan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pendidikan, infrastruktur hingga peningkatan perekonomian dan kesejahteraan” tuturnya.
Gubernur dalam kesempatan itu juga menegaskan bahwa betapa pentingnya perusahan kelapa sawit di Kalteng untuk memperhatikan masyarakat sekitar perusahaan, sesuai amanat undang-undang, Skema Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) mewajibkan perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20 persen dari luas lahan.
“Penting bagi perusahaan untuk memberikan plasma 20 persen kepada masyarakat, hal ini supaya investasi bagi pengusaha perkebunan di Kalimantan Tengah aman dan nyaman, sehingga tidak akan terjadi lagi konflik antara perusahaan dan masyarakat sekitar kebun,” tandasnya.
Ia berharap pada forum ini, akan menjadi wadah yang strategis bagi para pemangku kepentingan untuk mencari solusi bersama pemerintah dalam memajukan sektor perkebunan kelapa sawit terutama di Kalimantan Tengah.(NOR).
