DPRD Kalteng Soroti Kebocoran Potensi PAD, Pelabuhan Batanjung Harus Segera Difungsikan
PALANGKA RAYA, BORNEO7.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah mendesak Pemerintah Provinsi Kalteng untuk memperkuat lobi dan strategi kepada pemerintah pusat guna mempercepat operasional Pelabuhan Batanjung. Keberadaan pelabuhan tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk menghentikan kebocoran potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor sumber daya alam (SDA) yang selama ini lebih banyak dinikmati daerah lain.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, mengatakan optimalisasi Pelabuhan Batanjung bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak bagi Kalimantan Tengah. Selama ini, komoditas unggulan seperti batu bara dan kayu masih bergantung pada pelabuhan di Kalimantan Selatan untuk proses pengiriman.
“Sumber daya alam kita banyak didapatkan oleh daerah tetangga. Sementara kita tidak menikmatinya secara langsung,” ujar Muhajirin, Selasa (2/6/2026).
Muhajirin menjelaskan, dari sisi teknis, jalur transportasi air menuju Pelabuhan Batanjung telah melalui berbagai kajian. Berdasarkan hasil penelitian, kedalaman Sungai Kapuas yang terhubung melalui jalur Marabahan dinilai memadai untuk dilalui tongkang pengangkut hasil tambang menuju pelabuhan tersebut.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur darat juga mulai menunjukkan perkembangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membuka badan jalan sebagai akses menuju Pelabuhan Batanjung. Dari total rencana pembangunan jalan sepanjang sekitar 57 kilometer, sebagian ruas telah dikerjakan dan mayoritas lahan yang dibutuhkan telah dibebaskan.
Namun demikian, Muhajirin menegaskan percepatan proyek ini tidak dapat berjalan tanpa dukungan penuh pemerintah pusat. Menurutnya, pembangunan pelabuhan dan jalan akses harus dilakukan secara bersamaan agar dapat berfungsi secara optimal.
“Pelabuhan harus siap, jalan juga harus siap secara bersamaan sebagai akses angkut barang. Karena itu diperlukan dukungan simultan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR,” tegasnya.
Ia menilai tantangan terbesar saat ini bukan hanya pada aspek pembangunan fisik, melainkan bagaimana membangun komunikasi dan lobi yang efektif kepada pemerintah pusat agar proyek strategis tersebut mendapat prioritas pendanaan dan kebijakan.
“Meyakinkan pemerintah pusat membutuhkan strategi yang kuat. Tidak mudah mengubah jalur distribusi yang selama ini sudah berjalan, karena ada pihak-pihak yang telah lama menikmati keuntungan dari hasil bumi Kalimantan Tengah,” katanya.
Muhajirin juga menekankan pentingnya menghadirkan solusi yang adil bagi semua pihak. Menurutnya, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), distribusi manfaat dari pengelolaan sumber daya alam harus memberikan keadilan bagi daerah penghasil. “Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga sudah seharusnya Kalimantan Tengah juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari kekayaan tersebut,” pungkasnya.(RD).
