Agie Soroti Ketimpangan Pembangunan di Rakumpit, Jalan dan Jembatan Jadi Aspirasi Utama Warga
PALANGKA RAYA, BORNEO7.COM – Pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pinggiran Kota Palangka Raya kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Agie, meminta pemerintah memberi perhatian lebih serius terhadap sejumlah wilayah di Kecamatan Rakumpit yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
Agie mengatakan, persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi utama yang diserapnya saat melaksanakan reses perseorangan selama delapan hari di daerah pemilihannya.
Dalam kegiatan itu, ia mengunjungi sejumlah kelurahan di Kecamatan Rakumpit, yakni Kenarakan, Pager, Gaung Baru, Panjehang, Petuk Berunai, Bukit Suha, dan Muku Baru.
“Masih terdapat sejumlah desa tertinggal di Kecamatan Rakumpit yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah,” kata Agie, Sabtu (18/7/2026).
Dari pertemuan dengan masyarakat, Agie menyebut sebagian besar aspirasi berkaitan dengan kondisi infrastruktur yang belum memadai. Warga, kata dia, berharap pemerintah segera meningkatkan kualitas jalan dan jembatan yang menjadi akses utama dalam menunjang aktivitas sehari-hari.
Menurut Agie, kerusakan infrastruktur tidak hanya menyulitkan mobilitas warga, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga akses pelayanan kesehatan.
“Masyarakat masih kesulitan karena akses jalan dan jembatan rusak. Ini membuat mereka terisolasi dan menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani, terlebih Rakumpit masih berada dalam wilayah Kota Palangka Raya yang sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah.
“Tidak seharusnya di ibu kota provinsi masih ada desa yang tertinggal. Pemerintah perlu memastikan seluruh warga, termasuk di Rakumpit, mendapatkan akses pembangunan yang setara,” tegasnya.
Selain persoalan infrastruktur, Agie menyoroti tingginya biaya transportasi yang harus dikeluarkan masyarakat Rakumpit untuk menuju pusat kota. Kondisi geografis dan keterbatasan akses disebut membuat biaya perjalanan menjadi beban tersendiri bagi warga.
“Untuk satu kali perjalanan saja, biaya transportasi bisa mencapai Rp200 ribu hingga Rp300 ribu. Ini beban berat bagi masyarakat, terutama yang butuh layanan kesehatan atau urusan mendesak di pusat kota,” ungkapnya.
Karena itu, Agie mendorong percepatan pembangunan jalan dan jembatan di Rakumpit. Menurutnya, perbaikan akses tidak semata-mata menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga menjadi kunci untuk membuka konektivitas ekonomi dan memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik.
Ia memastikan aspirasi yang dihimpun selama reses akan disampaikan dan dikawal melalui pemerintah provinsi maupun perangkat daerah terkait.
“Saya akan kawal hasil reses ini sampai ke Gubernur dan dinas teknis. Kita ingin masyarakat Rakumpit bisa merasakan manfaat pembangunan sebagaimana warga di pusat kota,” tuturnya.
Agie juga meminta Pemerintah Kota Palangka Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat koordinasi dalam menangani ketimpangan pembangunan. Sinergi kedua pemerintahan dinilai penting agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di wilayah pinggiran.
Dengan peningkatan konektivitas dan infrastruktur dasar, ia berharap aktivitas ekonomi masyarakat Rakumpit semakin berkembang, pelayanan publik lebih mudah dijangkau, serta kualitas hidup warga dapat meningkat secara bertahap. (RD).
