Hadapi Musim Hujan, Pemkot Palangka Raya Perkuat Mitigasi Banjir

PALANGKA RAYA, BORNEO7.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya memperkuat langkah mitigasi banjir dengan mengerahkan seluruh perangkat daerah (PD) serta membuka ruang bagi relawan untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan genangan.

Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah pembersihan dan normalisasi drainase. Kegiatan tersebut dinilai penting untuk memastikan saluran air berfungsi optimal, terutama menghadapi potensi meningkatnya genangan di kawasan permukiman.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, mengatakan relawan yang selama ini aktif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga dapat diberdayakan untuk membantu penanggulangan banjir sesuai kebutuhan di lapangan.

Menurut Budi, peralatan yang sebelumnya disalurkan kepada relawan melalui bantuan Wali Kota Palangka Raya tidak hanya dapat digunakan untuk penanganan karhutla. Dalam kondisi tertentu, peralatan tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk membantu mengatasi genangan air.

“Kalau untuk banjir, teman-teman relawan juga bisa membantu menyedot genangan. Yang jelas, Bapak Wali Kota sudah menyampaikan komitmennya untuk mengganti peralatan teman-teman relawan yang selama ini digunakan dalam penanganan karhutla,” kata Budi, Jumat (13/11/2026).

Ia menegaskan, perhatian Pemkot Palangka Raya saat ini diarahkan pada langkah pencegahan. Karena itu, sejumlah PD teknis diminta bergerak melakukan pembersihan drainase di berbagai lokasi yang dinilai berpotensi mengalami genangan.

Relawan pun dipersilakan ikut turun tangan dalam kegiatan tersebut. Kolaborasi antara pemerintah, relawan dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat penanganan titik-titik yang berpotensi menjadi sumber persoalan saat hujan dengan intensitas tinggi.

Di sisi lain, BPBD bersama instansi terkait telah melakukan pemetaan serta pemantauan terhadap wilayah yang memiliki potensi rawan banjir. Pendataan tersebut melibatkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Budi menyebutkan, BPBD telah memiliki peta wilayah rawan banjir yang terintegrasi dalam dashboard kebencanaan. Data tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk menentukan lokasi yang perlu mendapat perhatian dan penanganan lebih awal.

“Di dashboard kita sudah tersedia peta rawan banjir. Sekarang tinggal kita cermati kembali titik-titiknya agar potensi banjir tidak sampai berdampak dan mengganggu permukiman masyarakat,” ujarnya.

Untuk mendukung penanganan di lapangan, seluruh PD juga telah diarahkan bergerak secara serentak sesuai instruksi Wali Kota Palangka Raya. Adapun kebutuhan operasional masing-masing instansi akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

“Untuk penanganan banjir, saat ini perintah Bapak Wali Kota adalah seluruh PD dikerahkan. Terkait anggaran operasional, tentu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di masing-masing PD,” jelas Budi.

Ia menekankan, langkah paling mendesak saat ini adalah memastikan kegiatan pembersihan drainase berjalan secara optimal. Upaya tersebut menjadi bagian dari mitigasi untuk mengurangi potensi genangan sebelum berkembang menjadi banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat.

“Yang terpenting sekarang kita bekerja terlebih dahulu melaksanakan arahan tersebut, terutama dalam kegiatan pembersihan drainase,” pungkasnya.

Dengan sinergi lintas perangkat daerah, relawan dan masyarakat, Pemkot Palangka Raya berharap potensi banjir dapat ditekan sejak dini. Pembersihan drainase, pemantauan wilayah rawan, serta kesiapsiagaan personel menjadi bagian dari strategi untuk meminimalkan dampak banjir terhadap permukiman warga.(RD).
​

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button