RAPBD 2027, Pemko Palangka Raya Tegaskan Tunjangan ASN Tak Dipangkas

PALANGKA RAYA, BORNEO7.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memastikan hak Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap aman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Tidak ada pemotongan tunjangan pegawai, termasuk gaji ke-13, gaji ke-14 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Kepastian tersebut menjadi bagian dari kesepakatan Pemko Palangka Raya bersama DPRD Kota Palangka Raya dalam pembahasan RAPBD 2027. Kebijakan itu tetap dipertahankan meski pemerintah daerah melakukan penyesuaian struktur belanja sekaligus meningkatkan alokasi anggaran pembangunan.

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan, belanja pegawai dalam RAPBD 2027 tidak diarahkan untuk memangkas hak maupun tunjangan ASN.

Menurutnya, pemerintah bersama legislatif telah menyepakati komposisi belanja pegawai untuk tahun anggaran mendatang. Di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan, Pemko tetap menempatkan pemenuhan hak pegawai sebagai bagian penting dalam penyusunan APBD.

“Belanja pegawai 2027 sudah disepakati bersama DPRD. Tidak ada pemangkasan maupun pemotongan tunjangan pegawai,” kata Fairid seusai menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Palangka Raya, Rabu (11/11/2026).

Fairid menjelaskan, peningkatan belanja modal tidak serta-merta mengurangi hak ASN. Kondisi tersebut didukung oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kebutuhan belanja pegawai tetap dapat dipenuhi.

“Belanja meningkat, termasuk belanja modal, tetapi PAD juga meningkat. Karena itu, hak dan tunjangan pegawai tidak dipotong,” tegasnya.
Ia juga memastikan seluruh pemenuhan hak pegawai tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam penyusunan RAPBD 2027, Pemko Palangka Raya berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja pegawai dan pembiayaan program pembangunan. Peningkatan anggaran belanja modal tetap berjalan tanpa mengorbankan hak ASN.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan publik agar tetap optimal, sekaligus mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya pada 2027. (RD)​

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button