Sejumlah Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kuala Kurun Rusak, DPRD Gunung Targetkan Perbaikan Tahun 2027
GUNUNG MAS, BORNEO7.COM – Kerusakan sejumlah ruas jalan di dalam Kota Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, mendapat perhatian serius DPRD setempat. Pemerintah daerah didorong menjadikan peningkatan dan pengaspalan kembali jalan perkotaan sebagai salah satu program prioritas pada tahun anggaran 2027.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gunung Mas, Herbert Y Asin. Ia menilai kondisi infrastruktur jalan memiliki kaitan langsung dengan kelancaran aktivitas masyarakat dan mobilitas ekonomi di pusat pemerintahan daerah. “Perbaikan jalan dalam kota kami pastikan menjadi salah satu program prioritas pada 2027,” kata Herbert, Senin (29/6/2026).
Menurut Herbert, kerusakan mulai terlihat di sejumlah ruas utama Kota Kuala Kurun, di antaranya Jalan Diponegoro, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Brigjen Katamso, serta beberapa ruas lainnya.
Sebagian ruas jalan tersebut telah berusia lebih dari lima tahun sehingga dinilai sudah membutuhkan penanganan melalui pengaspalan ulang, bukan sekadar pemeliharaan ringan.
Namun, keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat penanganan yang dilakukan saat ini masih sebatas menutup lubang dan memperbaiki bagian jalan yang rusak melalui pola swakelola.
“Kalau melihat usia dan kondisi jalannya, sejumlah ruas memang sudah waktunya dilakukan pengaspalan kembali. Untuk sementara, penanganan masih dilakukan dengan penambalan karena kemampuan anggaran kita terbatas,” ujarnya.
Herbert mengatakan perhatian DPRD tidak hanya diarahkan pada ruas jalan di kawasan perkotaan. Kondisi infrastruktur di wilayah Zona III yang mencakup Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Damang Batu, dan Miri Manasa juga membutuhkan penanganan. Sejumlah ruas jalan kabupaten di wilayah tersebut dilaporkan mengalami kerusakan.
Kondisi serupa terjadi pada beberapa jembatan kayu yang menjadi bagian penting dari akses transportasi masyarakat. Kerusakan infrastruktur di wilayah itu dinilai semakin berat karena tingginya mobilitas kendaraan, termasuk kendaraan bermuatan berat yang melintas di sejumlah ruas jalan.
Menurut Herbert, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur harus dilakukan secara berimbang, sehingga tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah kecamatan yang memiliki akses transportasi terbatas.
DPRD Kabupaten Gunung Mas bersama pemerintah daerah, lanjut Herbert, akan berupaya memperkuat alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur. Langkah tersebut akan disesuaikan dengan arah kebijakan anggaran pemerintah pusat serta kemampuan fiskal daerah.
“Kami akan terus memperjuangkan peningkatan anggaran infrastruktur. Tentunya ini akan melihat arah kebijakan APBN dan kemampuan anggaran daerah,” katanya.
Ia berharap peningkatan dukungan anggaran nantinya dapat diikuti dengan percepatan pengerjaan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan.
Selain melalui pengalokasian anggaran, pemerintah daerah juga dapat mengoptimalkan alat berat yang telah dimiliki untuk mendukung pemeliharaan infrastruktur. Pemanfaatan fasilitas tersebut dinilai dapat menekan biaya sekaligus mempercepat penanganan kerusakan di lapangan.
“Alat berat yang sudah dimiliki pemerintah daerah harus dioptimalkan. Dengan begitu, penanganan kerusakan bisa lebih cepat dan biaya pemeliharaan juga dapat ditekan,” pungkas Herbert. (RD).
