Anggota DPRD Kalteng Dorong Percepatan Pemerataan Internet, Targetkan Nol Blank Spot
PALANGKA RAYA, BORNEO7.COM — DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong pemerintah mempercepat pemerataan jaringan internet hingga ke wilayah pedalaman dan terpencil. Akses konektivitas dinilai telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat seiring semakin luasnya penggunaan layanan digital dalam pendidikan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi.
Anggota DPRD Kalteng, Okki Maulana, mengatakan masih adanya wilayah yang mengalami keterbatasan jaringan atau blank spot menunjukkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di provinsi tersebut perlu mendapat perhatian lebih serius.
Menurut dia, kondisi geografis Kalteng yang memiliki wilayah sangat luas memang menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas jaringan telekomunikasi. Namun, persoalan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan bagi masyarakat di pelosok untuk tertinggal dari perkembangan teknologi.
Jangan sampai letak geografis menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan akses internet. Warga yang tinggal di pedalaman maupun wilayah terpencil harus memiliki kesempatan yang sama untuk terhubung dengan teknologi dan informasi,” tegas Okki, Selasa (21/7/2026).
Ia menilai kebutuhan konektivitas internet kini tidak lagi sebatas sarana komunikasi. Internet telah menjadi bagian penting dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari proses belajar-mengajar, akses layanan pemerintahan, transaksi ekonomi hingga pengembangan usaha dan ekonomi kreatif.
Karena itu, pemerataan jaringan internet, kata Okki, perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur dasar yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ketika akses internet sudah merata, masyarakat akan lebih mudah memperoleh informasi, meningkatkan kualitas pendidikan, mengakses layanan pemerintahan, hingga membuka peluang usaha dan ekonomi kreatif,” ujarnya.
Okki mengingatkan ketimpangan akses digital berpotensi memperlebar kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan warga di wilayah pelosok. Terlebih, berbagai program pemerintah kini mulai mengandalkan sistem digital sehingga keterbatasan konektivitas dapat menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara agenda digitalisasi pemerintahan dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Menurutnya, penerapan pelayanan publik berbasis daring tidak akan efektif apabila sebagian masyarakat masih kesulitan memperoleh akses internet.
Untuk itu, Okki mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten dan kota, serta perusahaan penyedia layanan telekomunikasi duduk bersama menyusun langkah konkret untuk mengatasi wilayah yang masih berada dalam kondisi blank spot.
“Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten dan kota, serta perusahaan telekomunikasi harus duduk bersama mencari solusi agar wilayah yang masih blank spot dapat segera terlayani,” tegasnya.
Menurut Okki, pemerataan konektivitas juga memiliki dampak langsung terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di pedalaman. Infrastruktur internet yang memadai dapat membuka akses pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk memasarkan produk lokal melalui berbagai platform digital.
Dengan pasar yang lebih luas, pelaku usaha di daerah tidak hanya bergantung pada konsumen di wilayah sekitar, tetapi memiliki peluang menjangkau pasar antardaerah bahkan nasional.
“Kamii tidak ingin masih ada masyarakat yang tertinggal akibat keterbatasan akses jaringan. Seluruh warga Kalimantan Tengah harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan teknologi informasi. Pemerataan akses digital menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan berlangsung inklusif dan manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” tutup Okki. (RD).
