Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Pemprov Paparkan LPJK Tahun2025
PALANGKA RAYA, BORNEO7.COM – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, mewakili Gubernur Agustiar Sabran menghadiri Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin (30/3/2026). Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, didampingi Wakil Ketua II M Ansyari dan Wakil Ketua III Junaidi, serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, dan sejumlah undangan lainnya.
Dalam pidatonya, Edy menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar pemenuhan kewajiban konstitusional kepala daerah kepada DPRD, melainkan menjadi instrumen evaluasi bersama terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun anggaran.
“LKPJ merupakan sarana untuk menyampaikan capaian kinerja sekaligus bahan evaluasi bersama guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tahun 2025 menjadi fase awal pelaksanaan visi dan misi kepemimpinan periode 2025–2030. Karena itu, berbagai kebijakan diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan jangka menengah daerah melalui keberlanjutan program prioritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Tahun pertama ini menjadi momentum penting untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan menuju Kalimantan Tengah yang berkah, maju, dan sejahtera,” kata Edy.
Dari sisi kinerja fiskal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7,21 triliun atau mencapai 90,26 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut dinilai mencerminkan kemampuan daerah menjaga stabilitas keuangan di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi.
Selain itu, Edy memaparkan sejumlah program strategis yang telah dijalankan sepanjang tahun 2025. Program-program tersebut di antaranya Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Kartu Huma Betang Sejahtera melalui bantuan pendidikan, jaminan kesehatan dengan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah melampaui 100 persen, pembentukan Koperasi Merah Putih, hingga pelaksanaan pasar murah guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Menurutnya, berbagai capaian pembangunan tersebut tidak terlepas dari dukungan DPRD serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Rapat paripurna ini menjadi tahapan penting dalam mekanisme evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui pembahasan LKPJ, DPRD diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis sebagai bahan perbaikan kebijakan dan penyempurnaan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga manfaat pembangunan dapat semakin dirasakan masyarakat secara luas. (Nor).
